site stats

Hukum disiplin militer di indonesia

http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14307/1/Miftahul%20Janna_10400115062.pdf WebHukum disiplin militer adalah peraturan dan norma untuk mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer. 83 Reviews · Cek …

Hukum Pidana Militer di Indonesia - SlideShare

Web27 Apr 2011 · Salam, Moch. Faisal, (2002). Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Saleh. Roeslan, (1983). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban. Rineka Cipta, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1985). ... Markas Besar TNI Angkatan Darat Direktorat Hukum. Kitab Undang-Undang Disiplin … WebKewenangan penyelesaian perkara pidana secara Hukum Disiplin Militer ada pada Papera. Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 UU Nomor : 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI disebutkan bahwa, “Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifat nya … rotary club of berwick upon tweed https://aceautophx.com

UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer - Jogloabang

Web6 Nov 2014 · Berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk mengkaji lebih dalam mengenai eksistensi penegakan hukum pidana militer dalam menegakan disiplin para prajurit, khususnya di lingkungan militer, maka Penulis merasa tertarik untuk mengangakat perihal pembahsan dalam hukum pidana militer dalam sebuah makalah dengan judul “Peranan … Web14 Oct 2014 · Dasar hukum UU 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer adalah Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Subjek dalam Undang-Undang ini adalah Militer dan tidak menggunakan … Web15 Oct 2024 · Hukum Disiplin Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kewajiban dan larangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan larangan … s total protein

HUKUM MILITER DI INDONESIA - Elmarianti Saalino, S.H

Category:SANKSI TEGAS TERHADAP PRAJURIT TNI YANG TIDAK …

Tags:Hukum disiplin militer di indonesia

Hukum disiplin militer di indonesia

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA I.

Web18 Nov 2024 · Dalam menegakkan disiplin dan tata tertib di lingkungan TNI, kaidah/normanya diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukuman Disiplin Militer (“ UU 25/2014 ”). Berdasarkan Pasal 8 UU 25/2014, jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas: segala perbuatan yang bertentangan dengan … http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/155492

Hukum disiplin militer di indonesia

Did you know?

Web8 Feb 2024 · Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM). 14. ... 18 S.R Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia (Jakarta: Badan Pembinaan . Hukum T … WebHukum Disiplin Militer Di Indonesia.Jakarta: Rineka Cipta. Waluyo, Bambang. 1992.Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI.Jakarta : Sinar Grafika. Indonesia. 1984.Ensiklopedia Indonesia Ichtiar Baru-van Hoeven. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Web22 Mar 2024 · Dalam masa kekosongan hukum ini, diterapkan hukum disiplin militer. Bersamaan dengan ini pula dikeluarkan UU No. 8 tahun 1946 tentang Hukum acara pidana guna peradila Tentara. Bahwa, dengan dikeluarkannya kedua undang-undang diatas, maka peraturan-peraturan di bidang peradilan militer yang ada pada zaman sebelum … Web23 Aug 2008 · Peradilan Militer Di Indonesia. a. ... Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum disiplin tentara bagi angkatan Kepolisian pada tanggal 15 maret 1965. Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya UU. No. 23 PNPS 1965 pada tanggal 30 Oktober 1965 yang menetapkan bahwa dalam tingkat pertama, tantama, bintara dan …

Web13 Oct 2024 · Kolonel Hendi Suhendi suami Irma Nasution dicopot dari Dandim Kendari karena melanggar Hukum Disiplin Militer. Ini bunyi lengkap UU No 25/2014. Kolonel Kav Hendi Suhendi (kiri) menyaksikan Kolonel Inf Alamsyah (kanan) diambil sumpahnya sebagai Komandan Kodim 1417 Kendari saat upacara serah terima jabatan di Aula Tamalaki …

WebParameter yang digunakan oleh Oditurat militer adalah semua hukuman disiplin militer yang diputuskan bertujuan agar prajurit TNI tersebut kembali patuh dan perpegang teguh pada Peraturan dan Hukum yang berlaku di Indonesia serta berpegang teguh pada Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

WebDalam masa kekosongan hukum ini diterapkan hukum disiplin militer. ... Hingga tahun 1997 hampir tidak ada perubahan yang signifikan dalam pelaksaanan peradilan militer di Indonesia. a! ())0, # ada tahun 1997 diundangkan UU … rotary club of bexleyWebdipidana. Dalam pasal 5 undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin prajurit TNI menyebutkan pelanggaran hukum disiplin terbagi menjadi dua (2), yakni … sto taris mission walkthroughWeb17 Nov 2013 · Perubahan atas UU Disiplin Militer : Perlu ada perubahan terhadap UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, khususnya pengaturan tentang jenis-jenis tindakan pelanggaran disiplin militer. ... Penegakan hukum pidana militer di Indonesia sampai saat sekarang ini masih belum mencapai tingkat kesempurnaannya … rotary club of big rapidshttp://repository.untag-sby.ac.id/7805/6/JURNAL%20SKRIPSI.pdf sto tank shipWebKanter dan Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1982. ... Hukum Disiplin Militer Indonesia, Cet ke. I., Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1996. Simatur, Zulfa et al (ed), UUD Negara Republik Indonesia 1945: Lembaga- Lembaga Negara Beserta Pimpinannya dan Peraturan Perundang- ... rotary club of blackburnWeb28 Apr 2014 · Ditinjau dari perannya dalam fungsi penegakan hukum militer, Komandan selaku Ankum adalah atasan yang oleh atau atas dasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada setiap Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya apabila … stotce-a-16-3Webc. bahwa penerapan sanksi administratif kepada Prajurit TNI sebagaimana diatur tentang Hukum Disiplin Militer dan hukum pidana sampai saat ini belum diatur di lingkungan TNI; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Sanksi Administratif bagi … sto task force ordinance